10 Air Terjun Tertinggi Di Dunia

10 Air Terjun Tertinggi Di Dunia

10. Tyssestrengene (647 m )

Terletak di Odda, Norwegia, di sungai Tyssa
 

9. Lower Mar Valley (Østra Mardolafoss) 655 m

Terletak di eikesdal, Norwegia, di jeram Mardals

8. Espelands (Espelandsfoss) 703 m

Terletak di Fyord Hardanger, Norwegia, di sungai Opo

7. Pieman 715 m
Terletak di Taman nasional Alpine, Victoria Australia Anak sungai Pieman


6. Yosemite (739 m)
Terletak di Taman Nasional Yosemite, California, USA

5. Mutarazi (Mtarazi) 762 m
Terletak di Taman Nasional Nyanga, Zimbabwe, di sungai Mutarazi

4. Monge (Mongefoss) 774 m
Terletak di Marstein, Norwegia, di sungai Mongebeck


3. Utigord (Utigordsfoss) 800 m

Terletak di Norwegia, merupakan air terjun glasier.

2. Tugela (850 m)

Terletak di Taman Nasional Natal, sungai Tugela, Afrika Selatan

1. Angel (Salto Angel) 979 m

Terletak di Taman Nasional Canaima, Venezuela

Polri Ngotot Ikut Ngusut Kasus Korupsi Simulator SIM

Sumber gambar : Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anang Iskandar / Istimewa

JAKARTA, SON– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ngotot untuk terlibat dalam penanganan kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi untuk pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas). Alasannya, keterlibatan Polri dalam pengusutan kasus korupsi, termasuk korupsi simulator mengemudi sudah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita berpatokan MoU itu. MoU kan bertujuan untuk mengharmoniskan UU KPK itu. Itulah sebabnya pimpinan KPK dan polisi membangun MoU," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Anang Iskandar, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2012).

Senada dengan Anang, Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto menyatakan, MoU antara KPK dan Polri berbeda dengan nota kesepahaman seperti MoU pada umumnya.

Sebab, MoU tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendukung undang-undang KPK dan dianggap sebagai bagian dari undang-undang KPK.

"MoU itu berbeda dengan MoU yang lain. Karena itu merupakan bagian dari UU. Karena hukum acara belum ada, itulah MoU. Jadi itu berdasar dari UU dan merupakan amanah dari UU KPK itu sendiri," pungkas Sisno. (Bowo Santoso)

Apa Benar Warga Jakarta Ingin Pilgub Berlangsung 1 Putaran?

Quote

Jakarta
Seluruh pasangan kontestan kompetisi politik, pasti ingin memenangkannya dalam satu putaran saja. Namun apakah benar warga DKI Jakarta ingin mendapatkan pasangan pucuk pemerintahan baru DKI Jakarta 2012-2017 juga dalam satu putaran saja seperti hasil jajak pendapat baru-baru ini?

"Ada kecenderungan survei tersebut sengaja dipesan salah satu pasangan kontestan untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Tidak masuk akal hasil survei yang mengatakan masyarakat ingin Pilkada satu putaran," kata pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya.

Di dalam diskusi di resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/7/2012), dia menyatakan belum ada jajak pendapat independen yang menyebutkan bahwa warga DKI Jakarta memang menginginkan Pilgub DKI Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Maka hasil jajak pendapat yang diumumkan belakangan ini lebih condong untuk mengarahkan opini masyarakat.

"Warga Jakarta jangan sampai terjebak oleh rilis lembaga survei yang menyebut pemilihan gubernur DKI Jakarta bakal berakhir satu putaran," sambung Toto.

Seperti diketahui, salah satu kandidat peserta pilkada DKI Jakarta mengklaim masyarakat DKI Jakarta menginginkan pilkada berjalan satu putaran. Tidak tanggung-tanggung, pasangan tersebut menyimpulkan bahwa 9 dari 10 warga Jakarta menginginkan pilkada DKI berlangsung satu putaran.

Warga: Pilkada Lalu, Saya Sudah Dengar Janji-janji Ini...

Quote

JAKARTA, KOMPAS.com — Kampanye terbuka mulai dilakukan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin (25/6/2012) ini. Siap-siap saja warga Ibu Kota dibuai dengan janji-janji melalui program penanggulangan masalah Jakarta, seperti kemacetan, banjir, pendidikan, dan kesehatan, oleh para kandidat.



Empat persoalan pokok Jakarta itu pun menjadi program unggulan hampir semua kandidat yang ada. Beberapa warga mengaku ingatannya kembali terbang ke pilkada tahun 2007. Pada tahun itu, dua pasang kandidat yang ada juga mengutarakan janji yang sama.

"Saya ingat tahun 2007 mereka (cagub-cawagub) juga kemari. Sama persis, bilangnya pendidikan gratis dan pengobatan gratis. Hafal saya mah," ucap Ratna, Senin (25/6/2012) siang, di sela-sela kampanye Alex Noerdin-Nono Sampono di Jatinegara Barat, Jakarta Timur.



Pada pilkada tahun 2007 lalu hanya ada dua pasang kandidat, yakni Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar. Fauzi Bowo dan Prijanto akhirnya memenangi pilkada itu.



Perempuan setengah baya ini mengaku beban hidupnya di Jakarta kian bertambah. Dengan anak 8 orang, bukan perkara mudah bagi keluarga Ratna menjalani hari demi hari. "Sekarang saya punya tiga anak lagi yang masih sekolah. Satunya kelas I SD, I SMP, dan I SMK," katanya.



Uang pangkal yang mencapai Rp 2 juta, diakui Ratna, sangat berat mengingat dirinya hanya pedagang kecil, sementara sang suami hanya bekerja sebagai buruh serabutan. "Belum lagi uang SPP-nya Rp 200.000. Saya cuma rasain si kecil aja yang gratis di SD. Yang lainnya tetap bayar. Katanya gratis semua sampai tamat SMA, tapi kenyataannya enggak," aku Ratna.



Hal yang sama juga sempat diutarakan Carita, warga Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu saat berbincang dengan Kompas.com. "Dulu mereka datang ke sini. Janjinya sama, pendidikan dan kesehatan. Nyatanya, boro-boro realisasiin janji, ke sini aja enggak pernah lagi. Datang cuma pas kampanye," keluh Carita.



Wilayah Kampung Nelayan di Cilincing terbilang kawasan kumuh dengan sampah menggunung dan menimbulkan bau tidak sedap. Beberapa rumah di perkampungan itu juga tidak memiliki MCK sendiri. Warga harus mengantre untuk menggunakan MCK yang jumlahnya terbatas.



Meski sama-sama dikecewakan oleh janji-janji para kandidat, baik Ratna maupun Carita tetap memiliki secercah harapan. "Saya mau tahu dan lihat yang baru. Harapan sih ada, tapi jangan sampai lupa sama janjinya," aku Ratna.



Carita juga mengatakan, dirinya tetap akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 11 Juli mendatang. "Setidaknya kita mencoba berubah. Kalau enggak peduli, kapan berubahnya. Semoga saja mereka ingat janji-janjinya," ujar Carita.

KPU DKI Gelar Debat Kandidat Cagub 24 Juni

Quote

Jakarta KPU DKI Jakarta akan mengadakan debat terbuka bagi calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta pada 24 Juni 2012. Debat yang akan digelar di Hotel Grand Melia Jakarta itu ditujukan guna menajamkan visi misi para kandidat.

"Debat nanti semangatnya ya menggali visi misi kandidat, dan menakar kemampuan kandidat dalam memecahkan isu utama yang jadi perhatian masyarakat Jakarta," ujar Ketua Pokja Kampanye KPU DKI Suhartono di Jakarta, Sabtu, (16/6/2012).

Menurutnya, debat itu diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat DKI Jakarta dalam memilih calon gubernur yang sesuai dengan kemampuannya. "Temanya debatnya pertama seputar tata kota, tata ruang, lingkungan, transportasi. Kedua, seputar ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan ketiga tata kelola pemerintahan, birokrasi, politik dan keamanan," jelasnya.

Namun, pihaknya enggan memberitahu siapa yang akan menjadi panelis dalam debat itu. Ia mengkhawatirkan jika nama panelis dibocorkan kepada tim sukses, maka bisa menimbulkan polemik.

”Nanti kalau kami buka sekarang, dikhawatirkan masing-masing calon jadi punya asumsi. Jadi serahkan saja pada KPU Provinsi, nanti akan diplenokan oleh KPU,” tukas Suhartono.

Meski demikian, ia menjamin KPU DKI akan menjaga netralitas dalam memilih panelis dalam debat kandidat tersebut.

"Kalau KPU enggak netral, kan repot. Nanti akan dibicarakan lagi. Selama netral, saya rasa tidak ada masalah. Nanti akan dijadwalkan kembali," ucapnya.

Bukti Dugaan DPT Palsu Pilgub DKI Ditunjukan

PPI menemukan pola DPT fiktif ini berada di daerah pinggiran Jakarta seperi Kali Deres, Tanjung Priok, Jagakarsa dan Cengkareng. Menurut PPI, praktik ini akan membuat kadidat tertentu menang satu putaran dengan membeli suara atau memobilisasi warga pinggiran.


Setumpuk bukti dugaan DPT fiktif ditunjukan Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI) kepada Panwaslu DKI Jakarta, Selasa (22/5/2012). PPI menilai ada rekayasa sistematis untuk memenangkan pasangan calon tertentu dengan daftar pemilih tetap (DPT) fiktif tersebut.


Menurut temuan PPI, berbagai modus DPT fiktif (khayalan) ditemukan seperti NIK kosong, NIK bodong (palsu), dan pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili.

Keenam Pasangan Lolos Jadi Calon Gubernur DKI

Quote

TEMPO.CO, Jakarta
- Ketua Kelompok Kerja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Jamaluddin Faisal Hasyim mengumumkan bahwa enam pasangan kandidat lulus menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Besok malam pengambilan nomor urut pasangan calon di gedung KPU dengan jumlah pendukung dibatasi," kata Jamaluddin di gedung KPU Jakarta, Jumat, 11 Mei 2012.

Menurut dia, empat pasangan calon dari partai politik lulus verifikasi administrasi, kesehatan, dan verifikasi dukungan partai sesuai dengan persyaratan, yaitu minimal 15 kursi di parlemen atau 15 persen suara. Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono didukung koalisi 18 partai, di antaranya Golkar, PPP, dan PDS.

Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama didukung PDI Perjuangan dan Gerindra. Pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli didukung tujuh partai, di antaranya Partai Demokrat dan PAN. Pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini didukung PKS.

Pasangan calon dari jalur independen, Faisal Basri-Biem Benyamin, memiliki berkas dukungan sah 487.150 dukungan. Sementara Hendardji Soepandji dan Ahmad Riza Patria lulus dengan 419.416 dukungan, lebih dari yang dipersyaratkan, yaitu 4 persen dari penduduk Jakarta sebanyak 407.340 dukungan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dahliah Umar mengesahkan hasil akhir tersebut setelah melalui proses verifikasi dan rapat pleno. "Jakarta punya enam calon gubernur," katanya sambil menambahkan, "Pemilihan akan dilakukan 11 Juli 2012."

Kemeja Kotak-kotak Mulai Tenar di Jakarta, Jokowi Makin Pede

Quote

Jakarta Kemeja kotak-kotak yang jadi ciri khas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini makin dikenal warga Jakarta. Jokowi pun kian pede bakal mendulang suara pemilih di pemungutan pada 11 Juli mendatang.

Jokowi mengatakan setelah turun ke 'lapangan', warga Jakarta mulai mengenal dirinya. "Baju kotak-kotak saya sudah makin dikenal lho. Mereka antre minta foto. Sekarang kita tambah optimis," ujar Jokowi tertawa kepada detikcom, Minggu (8/4/2012) malam.

Menurutnya, keputusan untuk bersaing dengan lima pasang calon lainnya harus dijalani dengan program pengenalan publik yang maksimal. Alasannya Jokowi bukan warga Jakarta melainkan Solo. Sementara Ahok dikenal warga Jakarta sebagai mantan anggota DPR dari Golkar yang pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

"Peta lapangan sudah dikuasai, kita baru memetakan persoalan Jakarta untuk menyusun program apa yang harus kita kerjakan," pungkasnya.

Soal corak warna-warni kemeja, Jokowi menggambarkannya sebagai pasangan yang mewakili keberagaman. Selain itu warna kemeja yang cerah juga menunjukkan semangat yang dibawa Jokowi-Ahok untuk membenahi Ibu Kota.

Kemeja ini pun diproduksi secara massal oleh relawan Jokowi-Ahok untuk dijual. "Hasil keuntungan akan dibuat modal kampanye," tuturnya.

LSI: Jokowi Berat Kalahkan Foke

Quote

Jakarta Lingkaran Survei Indonesia menyebut langkah Joko Widodo untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta tidak mudah. Jokowi harus berhadapan dengan incumbent Fauzi Bowo yang berada dalam urutan nomor satu hasil survei LSI.

"Peluang Jokowi untuk menyusul Foke kalau dalam 3 bulan ini mungkin berat, karena dari survey yang ada, kenapa Fauzi Bowo ini unggul adalah karena dia sudah dikenal publik," ujar Toto Izul Fattah Direktur Citra Komunikasi LSI, di kantornya Jalan Pemuda No 70, Jakarta Timur, Minggu (8/4/2012).

Menurutnya, Jokowi belum maksimal untuk mengenalkan diri sebagai calon kepada warga Jakarta. Berbeda dengan Foke yang sudah tenar karena berstatus incumbent, menjabat posisi Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi kan yang penting dalam pemilihan gubernur ini adalah calon tersebut dikenal atau tidak oleh publik. Maka seharusnya strategi kampanyenya itu pakai spanduk, baliho, atau sticker," kata Toto.

Toto menjelaskan, gerakan Foke jelang Pilkada cukup masif dilakukan. Tindakan cepat seperti mengunjungi korban banjir secara tak langsung menjadi bagian dari strategi kampanye. "Itulah yang mengangkat pengetahuan publik tentang Fauzi Bowo," ujar Toto

Setelah Foke-Nara di urutan pertama, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyusul di posisi kedua dengan 14,4 persen suara. Posisi ketiga ditempati pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini dengan 8,3 persen suara.

Berturut-turut di posisi keempat hingga keenam, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin (5,8 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (3,9 persen) dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria yang hanya mendapat 1,2 persen.

Pemilukada Jakarta di Mata Waria

Quote

Ada tapi kerap terlupakan, mungkin itu menjadi ungkapan relevan bagi kaum waria (wanita-pria) di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Hanya karena perbedaan penampilan serta tingkah laku, akhirnya mereka termarginalkan dalam kehidupan masyarakat yang dianggap "normal".


Ketidakadilan pun muncul saat para lekong, sebutan akrab kaum ini, tak bisa mengakses pelayanan publik. Misalnya pelayanan kesehatan, akses pembuatan KTP, akses ke tempat-tempat umum, susah mengakses pekerjaan, dan kerap mendapat tindak kekerasan. Padahal, mereka juga bagian dari warga negara Indonesia yang tak boleh luput dari perhatian pemerintah.

"Ketika ada orang yang berbeda orientasinya, identitas jendernya berbeda, negara harus paham itu. Terlepas dari orientasi seksnya apa, jendernya apa, tiap warga negara harusnya memberikan hak dan kewajiban yang sama," ungkap Yuli Rustinawati saat ditemui Kompas.com di kantornya di Jalan Tebet Timur Dalam IV, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2012).

Yuli adalah Ketua Organisasi Arus Pelangi, organisasi yang kerap mengadvokasi persoalan hukum kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transjender). Ia mengungkapkan, sebenarnya masyarakat umum secara kasat mata telah mengetahui eksistensi kaum transjender, atau yang paling terlihat dari penampilan, adalah kaum waria. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat di Jakarta yang menjadi titik berkumpulnya kaum waria atau LGBT tersebut.

Meski demikian, mereka masih saja mendapatkan perilaku diskriminatif di masyarakat.

"Misalnya ada waria, secara identitas jender kan berbeda tuh, kemudian sulit mengakses layanan kesehatan, sulit mengakses pekerjaan karena tampilan tidak sesuai dengan yang terkonstruksikan di masyarakat. Akses-akses seperti itu sulit untuk kita dapatkan karena kita berbeda," lanjutnya.

Yuli mengungkapkan bahwa sebenarnya permasalahan waria merupakan permasalahan ketimpangan kelas sosial-ekonomi. Meskipun bukan dianggap penyebab munculnya kaum ini, 80 persen kaum waria berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, permasalahan waria sama saja dengan permasalahan kesejahteraan ekonomi.

Apa kata lekong tentang Pemilukada Jakarta?
Beberapa waktu belakangan, perhatian warga Jakarta tertuju pada pesta demokrasi lima tahunan, Pemilukada DKI Jakarta.

Sesuai dengan proses yang bergulir, 6 pasang calon, baik dari partai politik maupun dari independen, menghiasi media masa dengan menawarkan berbagai program bagi Ibu Kota. Secercah harapan pun muncul, dari hiruk-pikuknya kemacetan, dari sumpeknya permukiman kumuh, dari paniknya warga akibat banjir, termasuk dari ketidakadilan kaum marginal warga Jakarta lainnya yang menanti untuk diselesaikan.

Widodo, Sekretaris Jenderal Arus Pelangi, menambahkan, melihat prospek keenam calon tersebut tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak mereka sebelumnya, yang secara khusus memiliki keberpihakan terhadap orang-orang marginal di masyarakat karena kaum waria termasuk di dalamnya.

"Alex Noerdin, bagaimana dia memimpin Sumatera Selatan. Dia malah justru perda-nya terburuk tentang LGBT, khususnya waria. Di perda Sumsel, dia mendiskriminasikan dan kriminalisasi waria," ujarnya.

"Foke juga, sebetulnya tidak ada juga yang dia lakukan kebijakan terhadap teman-teman LGBT, yang terihat pada waria. Hanya produk Foke tentang Perda Tibum, sangat buruk bagi rakyat miskin dan itu juga terkena kepada waria," lanjutnya.

Pasangan yang diusung dari PKS, Hidayat Nurwahid-Didik Rahbini, juga dianggap sama dengan calon lainnya. Meskipun kerap menggembar-gemborkan pluralisme, tak ada kebijakan nyata yang tampak di masyarakat. Di antara para calon partai politik, Jokowi-lah yang dianggap paling berhasil melakukan pendekatan humanis dengan warga marginal.

"Bagaimana cerminan Jokowi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di jalan, baik PKL, pengemis, waria di jalan, itu lebih humanis. Ada solusi, meskipun belum spesifik menyentuh persoalan sih," lanjutnya.

Sementara itu di jalur independen, Faisal Basri pun dianggap tidak menawarkan solusi. Saat bertemu dalam peringatan hari HAM 9 Desember 2011 lalu, ia sempat menyampaikan permasalahan LGBT. "Tapi hanya bersifat normatif, bahkan cenderung tak memberikan solusi. Yang saya anggap bahwa Faisal dengan sosoknya demokratis, berangkat dari aktivis, justru tidak mencerminkan itu," ujarnya.

Begitu pun yang terlihat dari sosok dengan latar belakang militer, Hendardji Soepandji, serta pasangannya, Ahmad Riza Patria. Secara umum, para calon dianggap hanya mengedepankan program persoalan mainstream yang ada di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan, tetapi tidak memperhatikan hal-hal kecil, walaupun penting, tersebut.

Berharap di Pemilukada Jakarta

Yuli mengatakan, pada pemilukada sebelumnya, kantong-kantong waria di Jakarta sempat didatangi oleh salah satu tim sukses untuk mendukung salah satu calon gubernur. "Sebenarnya jangan cuma pas kampanye itu, tapi harus akui masalah ini ada," mintanya.

Meskipun ragu-ragu melihat enam pasang calon yang diusung, sekitar 4.200 waria yang terdata dalam naungan Arus Pelangi tersebut tetap berharap untuk sekadar "dilirik" oleh mereka yang bertarung dalam Pemilukada Jakarta 2012. Undang-undang di Indonesia pun sebenarnya diakui telah mengakomodasi aksi anti-diskriminatif. Hanya, pelaksanaannya belum maksimal.

"Bahwa tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan lewat aparatur negara, kesamaan hak, semuanya bisa terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti pekerjaan; tidak dipinggirkan hanya karena berbeda identitas seksual atau jender," ujarnya.

Jakarta tentu saja bukan hanya milik orang Betawi, bukan hanya milik pedagang kaki lima, bukan juga milik warga perumahan, melainkan juga milik orang-orang yang termarginalkan secara sosial-ekonomi. Sanggupkah keenam calon tersebut menjadi tumpuan harapan bagi seluruh warga Jakarta, tanpa terkecuali?