Sumber gambar : Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anang Iskandar / Istimewa
JAKARTA, SON– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ngotot untuk terlibat dalam penanganan kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi untuk pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas). Alasannya, keterlibatan Polri dalam pengusutan kasus korupsi, termasuk korupsi simulator mengemudi sudah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita berpatokan MoU itu. MoU kan bertujuan untuk mengharmoniskan UU KPK itu. Itulah sebabnya pimpinan KPK dan polisi membangun MoU," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Anang Iskandar, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2012).
Senada dengan Anang, Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto menyatakan, MoU antara KPK dan Polri berbeda dengan nota kesepahaman seperti MoU pada umumnya.
Sebab, MoU tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendukung undang-undang KPK dan dianggap sebagai bagian dari undang-undang KPK.
"MoU itu berbeda dengan MoU yang lain. Karena itu merupakan bagian dari UU. Karena hukum acara belum ada, itulah MoU. Jadi itu berdasar dari UU dan merupakan amanah dari UU KPK itu sendiri," pungkas Sisno. (Bowo Santoso)
0 komentar:
Posting Komentar